PRESIDENTIAL LECTURE : Plt Kepala BKD Kaltara berfoto bersama peserta Presidential Lecture CPNS asal Kaltara, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).
JAKARTA, MK – Para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam tugasnya menjadi abdi negara wajib memegang prinsip untuk mau melayani masyarakat secara maksimal sesuai tugas masing-masing. Ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah mengutip arahan Wakil Presiden (Wapres) RI HM Jusuf Kalla pada Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7) pagi.
Sekprov yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri acara tersebut, menuturkan bahwa Wapres juga mengingatkan agar para CPNS, khususnya lulusan 2018 untuk meneruskan tugas aparatur sipil negara (ASN) yang telah menjalankan tugas selama berpuluh tahun dan segera pensiun. “Jadi, cita-cita para senior itu harus diteruskan oleh generasi muda saat ini. Jangan diabaikan, meski kini era millenial,” ujar Sekprov.
Terlebih, para CPNS tersebut juga merupakan orang-orang terpilih. Karena, mereka bagian dari 3 persen pendaftar seleksi CPNS 2018 yang berhasil lulus. “Wapres menegaskan agar para calon abdi negara ini untuk teguh memegang prinsip melayani masyarakat secara maksimal sesuai tugasnya. Semua itu, untuk kemajuan bangsa, khususnya Provinsi Kaltara,” ungkap Sekprov.
Sementara itu, berdasarkan laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syarifuddin, pada tahun lalu, sebanyak 238.015 lowongan CPNS dibuka. Ini adalah jumlah terbesar sepanjang penyelenggaraan seleksi CPNS di Indonesia.
“Pada tahun kedua pelaksanaannya ini, Presidential Lecture bertujuan untuk menjembatani program pemerintah. Juga untuk mengintenalisasi visi Presiden, arahan birokrasi pemerintah, serta melaksanakan program prioritas untuk pertumbuhan pembangunan,” ujar Sekprov.
Pada acara tersebut, selain Wapres dan Menpan-RB, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, dan tokoh negara serta duta besar negara sahabat lainnya.(humas)
