TANJUNG SELOR, MK – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu target prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Sejak resmi terbentuk pada 2013 lalu, berbagai program pun dilakukan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di provinsi bungsu di Tanah Air ini.
Melalui kebijakan-kebijakannya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie juga terus memberikan dukungan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari berbagai sektor. Termasuk memaksimalkan program dari pusat ke daerah.
Salah satu program yang dinilai Irianto cukup berdampak positif di masyarakat, adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus digulirkan dan terus meningkat tiap tahunnya.
Tiap tahun, anggaran untuk program ini terus mengalami peningkatan. Dari Rp 9.559.400.000 untuk 4.197 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2015, meningkat menjadi Rp 11.183.355.500 untuk 2.934 KPM pada 2016. Kemudian berturut naik dari Rp 16 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 27,9 miliar lebih pada 2018 dengan 14.784 KPM. “Di Kaltara, melalui PKH 2018 sebanyak 14.784 keluarga akan menerima manfaat dari program tersebut,” katanya.
Irianto mengingatkan kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut sesuai yang diharapkan. Jangan sampai uang digunakan untuk kebutuhan tidak bermanfaat. “Kita berharap, sinergitas seperti ini dapat terus berlanjut guna menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat. Dan kepada penerima agar dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.
Selain memaksimalkan PKH, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara, Pemprov juga memberikan bantuan kepada 12 panti sosial di Kaltara. Selanjutnya 99 desa menerima bantuan korban bencana. Lalu, melalui program kesejahteraan sosial anak, 1.312 anak menerima bantuan. Adapula bantuan untuk 190 orang lanjut usia (Lansia), serta merehabilitasi pecandu narkoba sebanyak 11 orang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Sugiono menambahkan, tahun ini, nilai bantuan setiap keluarga melalui PKH mencapai Rp 1.850.000 yang sedianya didistribusikan dalam empat tahap. Untuk tiga tahap awal (Januari hingga Agustus) dicairkan sekaligus pada bulan ini, dengan nilai mencapai Rp 1,5 juta. Sisanya akan diberikan pada November hingga Desember. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung, juga sebagai upaya peningkataan kesejahteraan,” katanya.
Menurut Sugiono, banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi dari program ini. Selain dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako), juga bisa untuk keperluan sekolah. Bahkan bisa ditabung untuk mengantisipasi keperluan mendesak di masa mendatang. “Sehingga, meskipun nilainya terbilang kecil, yang terpenting manfaatnya benar-benar bisa dirasakan keluarga penerima bantuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka,” jelas Sugiono.
Selain PKH terdapat program lain yang juga dari pusat, yakni Program Beras Sejahtera (Rastra) dengan nominal anggaran sebesar Rp 31 miliar untuk 23.086 keluarga, bantuan sosial disabilitas untuk 150 jiwa sebesar Rp 150 juta. Lalu Bantuan Sosial Lansia untuk 110 jiwa, sebesar Rp 220 juta. Kemudian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 7 kelompok dengan total anggaran Rp 140 juta, dan Bantuan Sosial e-Warong untuk 7 kelompok, dengan total anggaran Rp 70 juta. “Kita juga ada program bantuan perbaikan rumah warga miskin. Anggarannya diambil dari rasionalisasi beberapa pos anggaran. Seperti perjalanan dinas, honor-honor kegiatan dan beberapa lainnya,” kata Gubernur. Perbaikan rumah warga miskin, menurutnya bisa menumbuhkan kepercayaan diri warga. Sehingga dapat membangkitkan semangat untuk bekerja giat, dalam menghidupi keluarganya.(humas)
//Grafis//
REKAPITULASI LK3 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2016 : Rp 15.000.000
TAHUN 2017 : Rp 15.000.000
REKAPITULASI DATA KPM PKH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
| Kabupaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Jumlah (KPM PKH) | Nominal Bantuan (Rp.) | Jumlah (KPM PKH) | Nominal Bantuan (Rp.) | Jumlah (KPM PKH) | Nominal Bantuan (Rp.) | Jumlah (KPM PKH) | Nominal bantuan | |
| Tana Tidung | 124 | 253.825.000 | 246 | 549.637.500 | 414 | 782.460.000 | 689 | 1.302.210.000 |
| Bulungan | 639 | 1.413.650.000 | 849 | 1.997.363.500 | 2.027 | 3.831.030.000 | 3.084 | 5.828.760.000 |
| Malinau | 552 | 1.230.212.500 | 643 | 1.496.312.000 | 897 | 1.695.330.000 | 1.320 | 2.494.800.000 |
| Nunukan | 1.607 | 3.717.812.500 | 1.929 | 4.718.537.500 | 2.915 | 5.509.350.000 | 6.251 | 11.814.390.000 |
| Tarakan | 1.275 | 2.943.900.000 | 1.267 | 2.421.505.000 | 2.258 | 4.267.620.000 | 3.440 | 6.501.600.000 |
| Kaltara | 4.197 | 9.559.400.000 | 4.934 | 11.183.355.500 | 8.511 | 16.085.790.000 | 14.784 | 27.941.760.000 |
REKAPITULASI KUBE PROVINSI KALTARA 2018
- Direktorat Pedesaan Kabupaten Nunukan 200 KK senilai Rp 400 juta
- Direktorat Perkotaan 500 KK dengan nilai total Rp 1 miliar, rinciannya :
– Kota Tarakan 300 KK senilai Rp 600 juta
– Kabupaten Bulungan 200 KK senilai Rp 400 juta
- Direktorat Pesisir, Kepulauan Daerah Terpencil untuk Kabupaten Bulungan 300 senilai Rp 750 juta
- APBD 2018 senilai Rp 429 juta
Bantuan KUBE Masyarakat Miskin Tahun 2017 Dinsos Provinsi Kaltara :
– Sumber APBN
- Kabupaten Bulungan : 25 KUBE total anggaran Rp 500 juta
- Kabupaten Malinau : 25 KUBE total anggaran Rp 500 juta
- Kota Tarakan : 29 KUBE total anggaran Rp 552 juta
REKAPITULASI BANTUAN BENCANA SOSIAL PROVINSI KALTARA 2017
- Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan
– Tanah Kuning : Rp 60.803.088
- Kabupaten Nunukan
- Tahap 1
– Sembakung : Rp 34.425.125
– Sembakung Atulai : Rp 34.425.125
– Lumbis : Rp 34.425.125
– Lumbis Ogong : Rp 34.425.125
- Tahap 2
– Sembakung : Rp 118.961.800
– Sembakung Atulai : Rp 31.284.400
– Lumbis : Rp 93.853.200
– Lumbis Ogong : Rp 31.284.400
SUMBER : DINAS SOSIAL KALTARA
