TANJUNG SELOR, MK – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi akhirnya bisa berkunjung ke kantor KPU Kaltara, di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (3/11/2020).
Hasrat berkunjung ke kantor KPU Kaltara sudah sejak lama ia pendam. “Saya sudah berkali-kali ketemu Ketua KPU. Tetapi tidak afdol kalau saya tidak ke kantornya. Alhamdulillah, hari ini bisa terlaksana dan saya berterimakasih kepada komisioner KPU. Misi kita sama, pilkada sukses dan aman Covid-19,” kata Teguh Setyabudi.
Selain menjalankan pemerintahan, tugas utama Teguh diutus ke Kaltara untuk mensukseskan jalannya pilkada serentak untuk kali kedua di provinsi ini, setelah pilkada sebelumnya digelar tahun 2015.
Ia bersyukur dan bangga atas koordinasi yang dibangun Pemprov dengan KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan bisa membuahkan cepatnya realisasi hibah anggaran dari Pemprov ke penyelenggara dan institusi pengamanan. Kaltara adalah provinsi pertama yang penyaluran dana hibah pilkadanya tercepat dan sudah terealisasi 100 persen
Ada empat hal titik tekan Pjs Gubernur di pertemuannya dengan komisioner KPU Kaltara.
Pertama, ia menitikberatkan perhatian pada distribusi logistik pilkada yang berdasarkan pernyataan Ketua KPU Kaltara bahwa antara pekan kedua hingga ketiga bulan ini logistik pemungutan suara seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan beberapa jenis lainnya akan tiba langsung di kabupaten/kota.
“Distribusi sangat jadi perhatian. Karena ini sudah masuk musim hujan. Potensi bencana juga ada. Juga mungkin berkaitan kendala infrastruktur. Namun sesuai rapat terakhir dengan Forkompinda, semua sudah siap mendukung, termasuk distribusi. Satpol PP dan BPBD Pemprov insyallah akan membantu,” ujarnya.
Ad beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang pendistribusian logistiknta harus menggunakan pesawat udara perintis.
Kedua, Pjs Gubernur menyinggung penerapan teknologi informasi, utamanya e-rekap. Ia beranggapan, pemanfaatan teknologi informasi untuk e-rekap pasca pemungutan suara bukan hanya tugas KPU. Pemprov akan mengulurkan bantuan.
“Saya akan dorong instansi terkait di Pemprov untuk berkoordinasi dengan operator telekomunikasi. Tanpa diminta KPU pun, kita mesti proaktif,” sebutnya.
Ketiga, memegang fungsi pembinaan kepada kabupaten/kota, Teguh ikut mendorong Pemkab dan KPU Kabupaten/Kota mampu benar-benar disiplin menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan utamanya saat hari pencoblosan pada 9 Desember nanti.
“Jangan sampai semangat kita menjadikan pilkada sebagai momen perlawanan terhadap Covid-19, justru berbalik menjadi klaster baru penyebaran Covid-19,” tuturnya.
Pada bagian keempat, debat publik ditanggapi Pjs Gubernur. Hal-hal yang menjadi kekurangan pada debat pertama diharapkan menjadi evaluasi untuk perbaikan debat kedua dan ketiga akan datang.
“Terkait tema debat, terus diwanti-wanti oleh Menkopolhukam dan Mendagri agar juga mengangkat tema penanganan Covid-19 baik regulasi, penanganan, dan pemulihan,” sebutnya. (*/humas)
