RAKORNAS TPID : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri Rakornas IX TPID 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7).
JAKARTA,MK – Menekan inflasi serendah mungkin. Demikian kesimpulan dari arahan Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IX Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (26/7).
Rakornas yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie itu, mengusung tema ‘Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas’.
Gubernur mengatakan, dalam arahannya, Presiden menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian kita semua. Utamanya bagi para kepala daerah. “Pertama, Presiden mengapresiasi seluruh kepala daerah dan TPID-nya, karena telah menjaga inflasi dengan baik. Dimana sesuai laporan Gubernur Bank Indonesia (BI), selama 4 tahun terakhir inflasi selalu terjaga di bawah 4 persen. Bahkan pada semester I 2018, inflasi berada pada posisi kisaran 3,5 persen,” ungkap Irianto mengutip arahan Presiden.
Disebutkan, pada 2015, inflasi di Indonesia di angka 3,35 persen. Lalu di 2016 sebesar 3,02 persen dan 2017 mencapai 3,61 persen. Sementara pada 2018, diperkirakan 3,5 persen (plus minus 1).
Selain itu, kata Gubernur, Presiden berharap Indonesia bisa memiliki tingkat inflasi rendah seperti negara maju. “Presiden berharap, inflasi kita nanti di angka 1 dan 2 persen seperti di negara maju. Sehingga stabilitas harga betul – betul bisa kita jaga,” ujar Irianto.
Agar inflasi terus terjaga, Presiden, lanjutnya, menginginkan koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Termasuk, memaksimalkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang sudah dibentuk di setiap daerah. “Pengendalian inflasi, perdagangan antar daerah dan masalah distribusi menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi,” kata Irianto lagi.
Ditekankan juga oleh Presiden soal ketersediaan stok. Kepala daerah diminta untuk turun ke lapangan mengecek stok pangan. Hal lainnya, yakni memperhatikan mekanisme pasar, serta membangun dan mengembangkan pasar pengumpul. “Rakornas TPID tiap tahun selalu dihadiri Presiden. Hal ini membuktikan betapa pentingnya pengendalian inflasi,” jelas Gubernur.
Di Kaltara sendiri, diakui Gubernur, inflasi masih cukup tinggi. Kota Tarakan, sebagai barometer inflasi di Kaltara, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 2,71 persen. Dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 4,10 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,02 persen.
Inflasi di Tarakan dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 12,36 persen. Diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 3,88 persen, kelompok sandang sebesar 1,29 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,17 persen. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,03 pesen dan 0,00 persen. Sementara kelompok kesehatan mengalami deflasi sebesar – 0,11 persen.(humas)
