Jakarta – Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota baru bakal membawa Indonesia menjadi negara maju. Salah satu contohnya, warga ditunjang dengan alat angkutan yang modern.
“Di ibu kota baru, semua transportasi adalah serbaelektrik dan otomatis,” kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020.
Menurut dia, pembangunan ibu kota ini bukan semata perpindahan gedung pemerintahan. Namun, hal ini juga menyangkut kultur budaya dan etos kerja yang baru.
Mantan Wali Kota Solo itu pun menyebut kecepatan dalam berbagai bidang bakal diperhatikan. Bila semua aspek sudah menerapkan kecepatan, kata dia, tidak ada lagi kesenjangan antara negara besar dan kecil atau kaya dan miskin.
“Kuncinya ada di situ. Biarpun kaya dan besar, tapi kalau lambat pasti akan tertinggal oleh yang cepat,” pungkas dia.
Pemerintah memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti 56 ribu hektare.
Ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
Porsi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisa dana mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5 persen dan swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) Rp123,2 triliun atau 26,4 persen. (medcom)