PELAYANAN TERPADU : Sekprov Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala membuka Rakor Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai 1 Hotel Tarakan Plaza, Selasa (31/10).
TARAKAN, MK – Peningkatan pelayanan publik sudah tentu menjadi komitmen Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun dalam sambutannya membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltara, Selasa (31/10) di Tarakan.
Mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Koneksitas Jaringan Sistem Pelayanan Terpadu Kantor Bersama Samsat guna mendukung program Electronic Registration and Identification (ERI), rakor tersebut bermaksud untuk menyamakan persepsi serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Tim pembina Samsat, khususnya dalam konteks peningkatan pendapatan asli daerah. “Kita berharap dari rakor ini dapat diperoleh solusi atas permasalahan pelayanan publik yang ada, supaya apa yang menjadi tugas Tim Pembina Samsat, dalam hal meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelas HBadrun.
Lebih lanjut Badrun menyatakan, selama empat tahun usia efektif Pemerintahan Kaltara berjalan, namun sebagai daerah otonom yang ditandai dengan keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)-nya, Kaltara baru berusia 3 tahun. “Sehingga dari aspek penerimaan retribusi, meski dulu sudah ada Pj (Penjabat) Gubernur, tapi karena belum ada DPRD, meski boleh ada pungutan retribusi namun segala pungutan dan pajak itu masuk ke induk di Kalimantan Timur (Kaltim),” ungkapnya.
“Jadi paling tidak melalui rakor ini dapat mentransformasi semua yg sedang dalam masa transisi sekarang, terkait dengan apa yang sudah dirintis oleh rekan-rekan dari Direktorat Lantas (Lalu lintas) Polda (Kepolisian Daerah) Kaltim dan seluruh Polres yang ada di seluruh Kaltara,” timpalnya.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, H Badrun juga menyatakan dalam rangka membangun pilar otonomi daerah, yang menjadi indikatornya adalah besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi besarnya PAD-lah yang merupakan tolak ukur otonomi daerah,” ujar H Badrun yang juga bagian dari Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltara.
Oleh karena itu, H Badrun mengharapkan bahwa dalam rakor tersebut dapat ditemukan solusi yang sinergis untuk mendukung pergerakan peningkatan pelayanan publik yang dapat mendongkrak PAD. Menurutnya, semua tim harus segera melakukan sinkronisasi database sehingga mudah dalam menyusun target penerimaaan. “Kita harapkan nantinya semua penerimaan daerah dapat kita kelola sendiri secara efektif untuk daerah,” urainya. Turut hadir sebagai narasumber dalam rakor tersebut, antara lain Dirlantas Polda Kaltim Komisaris Besar (Kombes) Pol. Subandriya dan Kepala Cabang (Kacab) PT Jasa Raharja Sofyan Adi Nugroho.(humas)
