TANJUNG SELOR, MK – Setiap komponen yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus memiliki kesamaan persepsi untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menekankan hal itu, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Forkopimda dengan Penyelenggara Pemilu Dalam Rangka Pemilu Damai, Aman dan Sejuk di Ruang Rapat Lantai I Gedung Gabungan Dinas (Gadis) II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (27/9).
Menurut Gubernur, tujuan dari rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi dari setiap komponen yang terlibat pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 di Kaltara. “Dari pertemuan ini diharapkan akan muncul kesepakatan dan kesamaan persepsi dari setiap pihak yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mengantisipasi berbagai hal negatif yang dapat muncul dalam Pemilu. Tujuan lainnya, adalah pelaksanaan Pilpres dan Pileg di Kaltara diharapkan masuk dalam kategori berhasil, sesuai indikator yang berlaku baik secara nasional, regional maupun universal,” ujar Irianto.
Secara umum, pelaksanaan pemilu dikatakan berhasil apabila berjalan aman dan tidak memunculkan permasalahan sosial lainnya. “Lewat pertemuan ini, diharapkan pula teridentifikasi berbagai hal negatif yang dapat memicu kegagalan penyelenggaraan pemilu, yang artinya mengganggu pelaksanaan amanah UU. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda dan jajaran, juga aparat TNI yang saya yakini telah mendapatkan arahan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu nantinya,” papar Gubernur.
Irianto juga menilai penting untuk mengingatkan dan menekankan mengenai arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal penyelenggaraan pemilu. “Dari arahan yang ada, disampaikan sejumlah hal aktual yang sedang terjadi di negara ini. Utamanya, arahan Presiden. Ada tiga hal yang harus menjadi perhatian. Yakni, apapun akan kita pertaruhkan untuk menjaga persatuan, kesatuan dan persaudaraan. Jadi, kita tak bicara sekat politik dan golongan karena kita satu, NKRI,” ujar Irianto.
Dalam konteks yang sama, Mendagri juga menyampaikan bahwa suksesnya pemilu dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat atau pemilih. Artinya, penggunaan hak pilih meningkat dari tahun sebelumnya. Di Kaltara sendiri, partisipasi pemilih baru sekitar 50 persen, sementara target yang dicanangkan adalah 71 persen. “Disamping upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kita juga patut mengedepankan upaya pemberantasan money politic dan black campaign. Utamanya di media sosial, termasuk penyebaran ujaran kebencian,” urai Gubernur.
Pada rapat ini, hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marthen Sablon, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol. Indrajit, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIII Kolonel Laut (P) Judijanto, juga kepala daerah dan para penyelenggara pemilu se-Kaltara.(humas)