TANJUNG SELOR, MK – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kembali digelar. Respons Kaltara (ResKal), sebuah acara talkshow yang digagas oleh Humas Provinsi Kaltara. Kali ini, membahas tentang strategi mengendalikan inflasi.
Menghadirkan tiga nara sumber berkompeten, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro, Sekretaris Bappeda dan Litbang Kaltara Ridwan Mahmud, serta mewakili Biro Ekonomi Syamsuddin Bahri, acara yang dilangsungkan di Kedai 99, Rabu (13/2) kemarin mengupas banyak hal terkait dengan inflasi yang terjadi di Kaltara. Berikut bagaimana strategi mengendalikan, dan apa saja dampak yang dirasakan masyarakat.
Terungkap pada kesempatan itu, pada Januari 2019, inflasi di Kaltara sebesar 0,96 persen, dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,96 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,49 persen.
Disebutkan Eko, inflasi terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya didorong oleh kenaikan harga pangan, serta jasa transportasi, utamanya angkutan udara. “Ada dua hal yang paling mempengaruhi inflasi di Kaltara. Pertama adalah harga pangan, utamanya beras. Kemudian yang kedua, karena faktor kenaikan harga tiket pesawat yang begitu tinggi,” ungkapnya.
Pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan inflasi di Kaltara. Salah satunya terkait dengan harga tiket, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie secara langsung telah menyurati Menteri Perhubungan RI agar meninjau naiknya harga tiket yang tak terkendali ini.
“Kemudian mengenai harga pangan, utamanya beras, Pemprov melalui OPD terkaitnya selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk menekan harga beras. Salah satunya melalui operasi pasar,” timpal Syamsuddin.
Selain peran pemerintah, disebutkan, untuk mengendalikan inflasi juga diperlukan peran serta dari masyarakat sendiri. Salah satunya dalam hal konsumsi.
“Saya mencontohkan begini. Tanjung Selor semenjak ditetapkan sebagai ibukota provinsi, diikuti dengan kenaikan tarif sewa rumah yang signifikan. Seperti aji mumpung, sebagian warga meminta harga sewa dengan semaunya. Itu akan berpengaruh pada inflasi juga. Karena secara ekonomi, pebisnis yang menyewa tempat akan menaikkan harga barang yang dijual. Untuk itu masyarakat juga harus bijak,” ungkap Eko lagi memberikan contoh.
Masih dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, di 2019, pemerintah daerah terfokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Hal ini sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018 lalu.
“Untuk menekan harga, satu hal yang penting adalah bagaimana menekan biaya distribusi. Kemudian cara lain, adalah dengan membiasakan penggunaan produk lokal. Utamanya pangan, seperti beras. Karena produksi beras di Kaltara juga sudah mencukupi,” ungkap Ridwan melengkapi.(humas)
