KENANG-KENANGAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menerima plakat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Ballroom Multifunction Hall, Hotel Tarakan Plaza, Senin (14/8) lalu.
TARAKAN,MK – Kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Kalimantan Utara (Kaltara) membawa kabar baik untuk masyarakat di provinsi bungsu ini. Pasalnya, pemerintah pusat menunjukkan keberpihakannya untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“Kita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Kita tidak ingin ada lagi anggapan bahwa Indonesia itu identik dengan pulau jawa. Karena itu, pembangunan di beranda negara ini juga harus diprioritaskan,” ungkap Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahannya kepada kepala daerag se-Kaltara, di Ballroom Multifunction Hall, Hotel Tarakan Plaza, Senin (14/8) lalu.
Mendagri mengatakan, sebagai upaya percepatan pembangunan di Kaltara, interkonektifitas merupakan salah satu prioritas utama. Saat ini, pembangunan interkonektiftas secara nasional sudah berjalan 90 persen. “Tahun depan kita optimistis interkonektifitas di Indonesia sudah rampung,” ujar Mendagri.
Kaltara, lanjut Mendagri, juga merupakan salah satu prioritas pembangunan mengingat kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena itu dibutuhkan perhatian khusus, untuk membangun daerah yang juga memiliki batas darat sepanjang 1.038 kilometer ini.
“Melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2017, pada tahun depan kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 Triliun. Jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya,” lanjut Mendagri.
Dengarkan Radio Kaltara 105.8 FM Tanjung Selor, Klik http://radio.metrokaltara.com
Dalam Perka BNPP itu, pada tahun 2018 pemerintah pusat menunjukkan komitmennya untuk membangun perbatasan. Bahkan dalam peraturan itu pula, Kaltara mendapatkan alokasi Rp 1,14 Triliun dari Kementerian PU-PR untuk membangun jalan paralel perbatasan sepanjang 127,58 kilometer. Sedangkan Malinau, kementerian ini juga membangun 10 unit rumah sederhana bagi penduduk miskin di Long Apung, 8 unit rumah sosial bagi masyarakat tidak mampu di Lidung Payau, 25 unit rumah layak huni di Kecamatan Kayan Hilir, dan jaringan air bersih di Data Dian tahap III.
“Ini salah satu upaya kita untuk membangun perbatasan. Dan kita berharap infrastruktur konektifitas di Kaltara sudah bisa terhubung dengan jalan mulus, antara satu daerah dengan daerah lainnya,” papar Mendagri.
Karena itu, Mendagri menghimbau agar seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Kaltara dapat bersinergi dalam upaya mendukung program pembangunan di Bumi Benuanta-sebutan lain Kaltara. Sehingga, upaya pembangunan dapat berjalan cepat dan terus sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Semua elemen baik pemerintahan, DPRD dan masyarakat harus saling mendukung, untuk kemajuan bersama. Jika Kaltara maju, sudah barang tentu akan berimbas dengan pertumbuhan ekonomi di Kaltara,” tuntas Mendagri.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berterima kasih atas keberpihakan pemerintah pusat untuk membangun Kaltara. Menurutnya, Kaltara terus didorong untuk melakukan percepatan pembangunan dan harus terus bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, apalagi Kaltara merupakan provinsi baru yang harus mampu berlari cepat untuk mensejajarkan diri dengan daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Irianto.
Upaya percepatan itu dibuktikan Irianto terus memudahkan angkutan barang. Irianto menyebutkan, pemerintah provinsi memberikan subsidi ongkos angkut (SOA) yang jumlahnya terus meningkat. Pada 2017, Pemprov mebgalokasikan Rp 17,5 miliar. Yaitu Rp 8,5 miliar untuk SOA orang dan Rp 9 miliar untuk SOA barang. “Begitu pula di bidang komunikasi, pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dan Pemprov Kaltara telah membangun BTS di daerah-daerah perbatasan dan pedalaman. Insya Allah nanti akan terus ditingkatkan kapasitasnya,” papar Irianto. (humas)
