JAKARTA, MK – Rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan terus berprogres. Difasilitasi oleh Deputi Infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Kemenko Kemaritiman, pihak Pemprov Kaltara melakukan pertemuan penting untuk mencapai kesepakatan atau Inception and Kick-off Meeting pelaksanaan hibah dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk penyusunan Pra Feasiblity Studies (FS) dan Masterplan Pelabuhan di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (13/02).
Hal ini terkait dengan rencana alokasi dana yang akan dihibahkan oleh Negeri Ginseng tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebesar USD 600 ribu, guna menyusun dokumen perencanaan dan FS di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, rencananya Pemerintah Korsel akan berkunjung ke Kaltara dalam waktu dekat. Mereka sekaligus ingin melihat langsung kondisi persiapan pembangunan KIPI di Tanah Kuning.
“Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Insya Allah jika tidak ada halangan pada tanggal 22 – 23 Februari mendatang mereka akan berkunjung ke Kaltara,” kata Irianto.
Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah pusat juga telah melakukan pra-studi kelayakan untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Dari itu, rencananya Korea Selatan akan mereview kembali kedua FS itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di KIPI. Tentunya, jika Studi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea, akan memudahkan proses pencairan dana hibah dari Bank Korea.
“Jadi nanti skema penyusunan FS-nya akan dilakukan kerjasama antara kementerian terkait dengan Pemerintah Korea,” katanya. Gubernur menambahkan, hasil FS tersebut akan ditindaklanjuti, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Gubernur mengatakan, pekerjaan FS hibah ini akan dimulai jika kelengkapan yang dibutuhkan sudah selesai. “Bisa secara bertahap, Pemerintah Korsel juga akan membantu pendanaan proses penyusunan DED-nya. Bila sudah selesai, Pemerintah Korea Selatan akan menyerahkannya ke Pemerintah Indonesia,” jelasnya. Sedangkan Pemprov Kaltara dapat menggunakan hasil itu untuk perencanaan selanjutnya.
Di samping mengenai pemberian dana hibah, dalam pertemuan yang dari Pemprov Kaltara diwakili Kepala Dinas PUPR-Perkim dan beberaap kepala OPD terkait lainnya itu, juga dibahas mengenai rencana pembangunan Kaltara dalam jangka Panjang. Salah satunya adalah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan yang akan menyuplai energi ke KIPI.
Pembangunan sarana infrastruktur menuju KIPI pun menjadi bahasan. Pemprov Kaltara merencanakan pembangunan poros jalan lurus dari Ibukota Kaltara menuju KIPI, sehingga mempercepat waktu perjalanannya. “Konektivitas juga kita perhatikan, karena ini juga menjadi salah satu persiapan kita untuk pengembangan KIPI,” bebernya.
Sebelum dilaksanakannya Inception Kick-off Meeting, Kementerian Koordinator Kemaritiman juga telah menggelar pertemuan pada bulan lalu. Hasilnya, Pemprov Kaltara diminta untuk membentuk tim teknis guna mengawal pengerjaan proyek penyusunan FS ini, agar sejalan dan terintegrasi dengan program yang sudah direncanakan Pemprov Kaltara.
Dikatakan Gubernur, adanya program bantuan hibah dari Korsel ini merupakan salah satu langkah maju dalam proses pengembangan KIPI. Karena itu, dirinya menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kaltara dapat saling berkolaborasi, sehingga fokus pengembangan KIPI dapat segera terwujud. “Semua OPD harus saling bersinergi, dalam membangun kawasan ini. Sebab ke depan tantangan kita semakin berat dan harus kita hadapi dengan cara saling mengisi dan terintegrasi,” tegas Irianto.
Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Yudi Prabangkara mengungkapkan, KIPI Tanah Kuning adalah salah satu Kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Kaltara. Karena itu perlu ada integrasi dari dua FS yang telah dikerjakan pada untuk mencari pola yang tepat dalam pembangunan KIPI. (humas)
