grafis
TANJUNG SELOR, MK – Hingga saat ini, belum ada koperasi maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berhasil memperoleh bantuan dana bergulir yang disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kaltara Hartono, kemarin (15/7).
Dikatakannya, dari 15 pelaku usaha kecil dan menengah yang mengajukan usulan peminjaman dana bergulir senilai total Rp 100 miliar itu, tidak ada satupun yang diterima oleh LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM. “Alasannya, tidak ada yang satupun yang lolos tahap verifikasi lapangan,” kata Hartono.
Salah satu hal yang menggagalkan mereka memperoleh dana bergulir tersebut, adalah penyajian laporan neraca keuangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Rata-rata, neraca keuangannya direkayasa. Dan, hal ini dibuktikan dengan hasil verifikasi tim LPDB-KUMKM di lapangan,” jelas Hartono.
Untuk itu, Hartono berharap agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun koperasi yang ingin memperoleh dana bergulir tersebut agar dapat menyediakan dan menyampaikan seluruh persyaratan secara tepat. “Utamanya, neraca keuangan yang menjadi titik perhatian untuk diverifikasi tim dari LPDB-KUMKM. Jangan sampai ada yang direkayasa, karena pasti akan diketahui oleh tim yang terjun langsung ke lapangan memeriksa keabsahan neraca keuangan itu,” beber Hartono.
Minimnya realisasi peminjaman dana bergulir LPDB-KUMKM tersebut, menjadi perhatian Hartono. Mengingat, kini pihaknya tengah gencar mempromosikan produk unggulan daerah di Kaltara. “Pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 di Purwokerto, Jawa Tengah, diingatkan agar pemerintah mendorong promosi produk unggulan daerah masing-masing. Di Kaltara, tentunya banyak UMKM yang memiliki produk unggulan. Dan, ini perlu dipromosikan,” ucap Hartono.
Dalam memacu kualitas UMKM itu, butuh pengembangan produk. Dan, hal tersebut salah satunya dilakukan dengan permodalan yang kuat. “Pemprov Kaltara juga mendorong UMKM maupun koperasi untuk memperoleh pinjaman lunak yang disediakan berbagai lembaga. Dalam hal ini, tentu saja salah satunya LPDB-KUMKM,” urai Hartono.
Selain UMKM, koperasi pun tak lepas dari sorotan. Diungkapkan Hartono, dari sekitar 900-an koperasi terdata di Kaltara, hanya 40 persen yang berstatus sehat. Selebihnya, tidak sehat. “Selama koperasi itu sehat, tentunya bantuan permodalan pun dapat dengan mudah diperoleh. Tak terkecuali dari LPDB-KUMKM,” papar Hartono. Jenis koperasi terbanyak di Kaltara, adalah koperasi serba usaha (KSU).(humas)
