MOMENTUM : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Wagub Kaltara H Udin Hianggio berfoto bersama para jamaah umroh yang diberangkatkan melalui bantuan dana hibah Pemprov Kaltara.
TANJUNG SELOR, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1439 Hijriah di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Enggang, Tanjung Selor, Jumat (1/12). Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio dan sejumlah tokoh agama di Bulungan.
Dalam sambutannya, Gubernur mengharapkan peringatan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW ini, dapat menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengintrospeksi diri. “Peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya seremonial, namun kita juga ingin mencari makna yang lebih mendalam guna melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia,” ujar Irianto.
Selain itu, Gubernur juga secara simbolis melepas 92 jamaah umroh dari kalangan masyarakat kurang mampu, para pengurus masjid, dan ulama. “Sejak 2016, saya selaku kepala daerah dibantu Wagub membuat kebijakan untuk memberikan dana hibah umroh kepada umat Islam. Setahun rata-rata 90 hingga 100 orang diberangkatkan, tergantung harga dan biaya umrohnya,” ujar Gubernur. Bantuan serupa juga diberikan untuk perjalanan ibadah bagi umat non muslim di Kaltara.
INSENTIF GURU NGAJI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Gubernur, di hari yang sama menyerahkan bantuan insentif secara simbolis kepada 2.326 Guru Ngaji Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Alquran (LPPTKA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se Kaltara. Besarannya, Rp 8,3 miliar.
Adapun rinciannya, Guru Ngaji di Bulungan sebanyak 675 orang, Kota Tarakan 771 orang, Nunukan 165 orang, Tana Tidung 60 orang, serta Guru Tahfidz 50 orang. “Insentif ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemprov kepada Guru Ngaji sekaligus untuk memotivasi mereka agar lebih bersemangat dan ikhlas dalam memberikan illmu agamanya kepada masyarakat,” papar Irianto.
Gubernur juga menegaskan agar penyaluran bantuan ini disampaikan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. “Saya ingin kesungguhan dari para pejabat yang menangani hal ini, baik di provinsi atau kabupaten dan kota untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar penyalurannya tepat waktu dan tidak menjadi keluhan bagi yang menerima,” jelas Irianto.(humas)
