Mahasiswa: Kapolres Angkat Kaki dari Tarakan

• Jika Tidak Mampu Mengusut Tindakan Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Tarakan, metrokaltara.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengatasnamakan Kordinator Reformasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Jenderal Sudirman Tarakan nyaris ricuh, para mahasiswa menuntut Kapolres Tarakan mengusut tuntas oknum Polisi yang di duga melakukan penganiyaan kepada mereka saat melakukan aksi yang sama di depan Grand Mall Tarakan beberapa waktu lalu.

“Kami meminta Kapolres Syarif untuk mengusut tuntas anggotanya yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa, kami menilai disana tidak ada pengamanan yang ada adalah kami di pukuli, jika Kapolres tidak bisa tegas kami minta Kapolres angkat kaki dari Tarakan”, ungkap salah seorang perwakilan mahasiswa saat orasi di depan pintu utama gedung sekretariat DPRD Tarakan siang Tadi (26/11).

Setelah melakukan negosiasi yang cukup alot dengan pihak keamanan, akhirnya semua mahasiswa diperbolehkan memasuki ruang rapat gedung DPRD Tarakan yang sebelumnya hanya diminta 15-20 orang perwakilan yang di tolak oleh mahasiswa, mereka meminta semua mahasiswa yang ikut demonstrasi di perbolehkan masuk kedalam.

Saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) bersama Ketua DPRD Tarakan, Wakapolres Tarakan dan Istansi terkait para mehasiswa membacakan tuntutan mereka, diantaranya meminta kepada Kapolres Tarakan yang diwakili Wakapolres, Kompol Alim untuk mengusut tuntas oknum polisi yang melakukan penganiayaan kepada mahasiswa, dan meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tarakan membuat Surat Pernyataan bersama menolak kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga BBM. Para mahasiswa menilai kebijakan Jokowi-JK menaikan harga BBM melanggar konstitusi disaat harga minyak dunia sedang turun.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakolpres Tarakan Kompol Alim mengakui ada anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, “Jelas kami akan lakukan penegakan hukum, kami akan menindak tegas anggota yang melanggar hukum”, tegas Alim.

Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan Sabar Santuso menanggapi tuntutan mahasiswa agar DPRD bersama Pemerintah menolak kenaikan harga BBM, “Saya kira kita semua sudah faham itu saya tidak bisa mengatakan menerima dan menolak, itu ada mekanismenya, saya minta kepada teman-teman mahasiswa memahami posisi saya”, ungkap Sabar.

Terpisah, Korlap Reformasi, Teguh Karya mengaku tidak puas dengan hasil hearing hari ini karena DPRD Tarakan tidak bisa mengambil sikap tegas terkait kenaikan BBM, “Kami tidak puas karena DPRD Tarakan tidak menyatakan sikap hanya karena perpecahan kubu saja”, ungkap Teguh.

Terkait dengan pernyataan Wakapolres Tarakan Kompol Alim yang akan menindak tegas anggotanya, Teguh mengaku sangat puas dan akan mengawal proses hukum tersebut bersama-sama, “Klo itu kita sangat puas, dan kita akan mengawal proses hukum ini secara bersama-sama”, jelasnya.

(Syu/Rz)