- Pj Gubernur Hadiri Musyawarah KKTU II
Tarakan, metrokaltara.com – Keberagaman etnik, budaya dan agama bisa ditemui di wilayah Kalimantan Utara. Kondisi yang heterogen dan majemuk ini harus mampu dikelola secara cerdas dan proaktif demi membangun kekuatan agar terbentuk suatu pondasi kuat bagi tata pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kaltara. Sebab dengan masyarakat yang membangun kesadaran diri untuk kompak dan kebersamaan akan berdampak kepada kemajuan suatu daerah dan kemenangan untuk meraih persaingan.
“Karenanya sebagai Penjabat Gubernur, saya hadir sebagai sebuah kewajiban sekaligus saya sangat senang karena bisa melakukan silaturahmi. Ini dalam rangka membangun kebersamaan dan kekompakan karena itu merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan,â€ujar Irianto saat memberikan sambutan dalam penyelenggaraan Musyawarah II Kerukunan Keluarga Toraja Utara (KKTU) di Tarakan beberapa waktu lalu. Hadir dalam kegiatan itu Sekdaprov Kaltara Drs H Badrun, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Tarakan Ince Rifai dan tokoh masyarakat Tarakan H Sani dan Andi Lolo.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengajak dan menghimbau. Masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat penegak hukum dalam memelihara keadaan dan kondisi yang saat ini aman, damai dan kondusif agar selalu terpelihara dengan baik. Sebab suatu daerah tidak bisa maju dan menang dalam sebuah persaingan apapaun jika masyarakatnya bertikai.
Karenanya, Ia menghimbau kepada segenap masyarakat Kaltara termasuk warga KKTU untuk tidak mudah terprovokasi atas berbagai isu dan informasi yang tidak bertanggungjawab yang cenderung dapat memecah belah kebersamaan yang terjalin.
“Masyarakat Kaltara sudah mempunyai kekuatan itu, tinggal memelihara, merawat dan meningkatkannya,†jelasnya.
Lewat kekuatan itu, lanjut Irianto semua elemen masyarakat akan fokus dalam rangka percepatan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltara. Karenanya dibutuhkan terobosan luar biasa karena tantangan yang dihadapi kedepan kian berat salah satu kendalanya berupa terbatasnya ruang fiskal pemerintah pusat.
Terobosan yang dibutuhkan, lanjut Irianto bukan hanya dalam rangka mencari pembiayaan dari sektor lain untuk pembangunan di Kaltara. Namun dibutuhkan penciptaan iklim kondusif dengan regulasi ditingkat daerah yang ramah terhadap dunia usaha. Hal ini didukung keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah yang memiliki kompetensi memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas sebagai pelayan publik. Penyiapan SDM yang handal juga terus dilakukan meskipun anggaran yang dimiliki terbatas diantaranya bersama dengan Perguruan Tinggi yang telah melakukan penandatangan kerjasama dengan Pemprov Kaltara, serta dengan lembaga Diklat milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Hal itu dalam rangka kesiapan SDM di Kaltara menghadapi tantangan dan merealisasikan program-program pembangunan agar Kaltara kedepan lebih baik.
“Kita (warga Kaltara) harus memiliki pemahaman yang sama dalam rangka bersama-sama berpikir visi Kaltara dan mengambil langkah-langkah terobosan terbaik dan luar biasa. Dengan demikian proses percepatan pembangunan bisa dilaksanakan dan bisa segera dinikmati sesuai keinginan dan harapan masyarakat Kaltara,â€ujarnya.
.
Reporter: hmsprov/drm
Editor: Citra Angraynie
