475
Foto: Istimewa Grup Kabudaya
NUNUKAN, MK – Komisi VII DPR RI berjanji siap mengawal dan meloloskan permohonan pembangunan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang telah diusulkan pemerintah setempat. Anggota Komisi VII DPR RI, Ari Yusnita di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, menyatakan, pihaknya sedang memperjuangkan bagaimana pembangunan masalah ketenagalistrikan di provinsi ke-34 ini dapat terealisasi dengan secepatnya.
Ia menilai, langkah yang telah dilakukan Pemprov Kaltara perlu mendapatkan dukungan dari Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral karena persoalan ketenagalistrikan sangat mendesak di wilayah berbatasan langsung dengan wilayah timur Malaysia tersebut.
“Insha Allah kami dari Komisi VII akan memperjuangkan bagaimana masalah listrik di Provinsi Kaltara khususnya Kabupaten Nunukan dapat dibangun secepatnya,” ujar Ari Yusnita, legislator Fraksi Partai Nasdem ini.
Legislator asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini membenarkan, adanya permasalahan antara Menteri ESDM dan Dirut PT PLN selama ini yang menghambat belum adanya kesepakatan soal penanganan cepat masalah kebutuhan listrik di Provinsi Kaltara yang berada di wilayah paling utara Pulau Kalimantan itu.
Ia berjanji akan memperjuangkan pengadaan pembangkit listrik yang diminta Pemprov Kaltara masuk dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 agar masyarakat di wilayah itu benar-benar dapat menikmatinya.
Ari Yusnita mengakui, masalah ketenagalistrikan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara masih menjadi krusial karena belum ditemukan solusinya sampai sekarang meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah setempat.
“Kendala yang dialami selama ini akibat masih adanya ketidaksepahaman antara Menteri ESDM dengan Dirut PT PLN makanya permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia khususnya di Provinsi Kaltara belum dapat direalisasikan pemerintah,” kata dia.
Program pembangunan pembangkit sebesar 35.000 mega watt oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat terwujud dimana Provinsi Kaltara pun mendapatkannya karena hanya dengan langkah ini permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia dapat diatasi. (man/Rz)
.
