JAKARTA, MK – Musyawarah Nasional (Munas) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) digelar di Istana Negara, Kamis (12/3). Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang juga sebagai Koordinator HKTI wilayah Kalimantan turut hadir pada acara yang dibuka Presiden Joko Widodo ini.
Presiden Joko Widodo, tutur Gubernur, meminta HKTI dan seluruh masyarakat petani di Indonesia terus melakukan inovasi. Salah satunya, melakukan revitalisasi manajemen pengelolaan pertanian. Komoditas yang dikembangkan harus bernilai tinggi di pasaran. “Misalnya kita buat kluster-kluster bebuahan tropis seperti manggis, durian, dan lainnya tentu dengan jenis yang unggul. Begitu juga dengan rempah-rempah dan tanaman pangan seperti padi dan jagung. Semuanya harus dikelola dengan menerapkan teknologi pertanian modern. Bapak Presiden mengingatkan, manajemennya harus dilakukan dengan baik,” tutur Gubernur usai pembukaan Munas.
Pertanian juga bukan hanya penyedia pangan. Kata Irianto, pertanian juga bisa meningkatkan investasi dan ekspor daerah dan negara. Sebabnya, pertanian sebagai penyedia pangan relevansinya kuat dengan masalah kesehatan dan kualitas manusia. “Karena pangan itu sumber makanan bagi penduduk kita,” ujarnya.
Pemerintah pusat dan daerah juga harus mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dengan menjamin keseimbangan ketersediaan pangan. Untuk mencapai itu, tuturnya, pengembangan pertanian tidak hanya dengan intensifikasi tetapi juga harus dilakukan upaya ekstensifikasi. “Ini jadi peluang besar bagi daerah di luar Jawa, khususnya Kaltara untuk mengembangkan lahan-lahan yang masih idle atau non -produktif, kita kembangkan menjadi lahan-lahan pertanian dengan sistem kluster tadi,” tuturnya.
Gubernur bercerita, tanaman herbal seperti Jahe, Serai, Kunyit, Temulawak juga disinggung Presiden saat sambutan. Presiden Joko Widodo mengakui dirinya sudah lama mengkonsumsi jamu. “Dan sekarang justru tanaman herbal bagus untuk melawan virus Corona. Ramuan-ramuan tradisional itu sangat dibutuhkan. Dan permintaannya, kata Bapak Presiden, meningkat 5 kali karena tidak menimbulkan efek samping dan tidak meninggalkan residu di dalam tubuh,” ujarnya.
Provinsi Kaltara, kata Gubernur, punya peluang besar sektor pertanian, jikalau petani makin tangguh dan dibarengi usaha pemerintah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, telah mengusulkan perubahan fungsi sedikit kawasan hutan untuk menjadi area penggunaan lain (APL) yang bisa digunakan sebagai kawasan pertanian. “Ini sedang kita usulkan perubahan tata ruangnya. Kemarin, saya telah berkonsultasi dengan Menteri LHK dan Dirjen Planologi, ini akan berproses. Saya mungkin pekan depan akan bertemu dengan Menteri LHK lagi untuk membahas lebih lanjut atau dengan Dirjen terkait,” jelasnya.
KELANJUTAN FOOD ESTATE TUNGGU OMNIBUS LAW
TERKAIT proyek food and rice estate di Bulungan, Pemprov Kaltara sebut Gubernur akan melakukan konsolidasi lahan. Sebab, meski lahan telah dialokasikan Pemkab Bulungan kepada investor, namun belum ada realisasi investasi di lapangan. “Ternyata lahan itu sudah dibagi habis izin oleh Bupati. Tetapi tidak ada yang menyelesaikan investasinya. Mestinya itu batal demi hukum, karena Izin Lokasi paling lama berlaku 2 (dua) tahun,” ujarnya.
“Kita bisa sampaikan ke Bapak Presiden terkait hal ini. Semestinya kewenangan-kewenangan seperti itu harus diatur lebih kuat. Apakah ke Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, atau tetap di Bupati, atau ditarik pemerintah (pusat). Itu yang belum kita tahu. Kita tunggu Omnibus Law,” tambahnya.
Perihal lahan pertanian yang beralih fungsi jadi lahan sawit, Pemprov Kaltara akan berupaya untuk mengendalikannya. “Atau bisa kita batalkan. Kita lebih ke komoditas yang bisa sampai 3 (tiga) kali panen dalam setahun, tetapi nilai ekonominya tinggi dan nilai investasinya tidak mahal,” tutupnya.(humas)
