Jakarta, MK– Menjelang pesta demokrasi tahun 2019 ini, Pemerintah makin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sinergisitas untuk mencegah dampak negatif penyebaran hoaks di Indonesia.
Dirjen IKP Niken Widiastuti bersama Deputi VII Kemenko Polhukam Rus Nurhadi memberikan keterangan usai rapat mengenai Optimasi Peran SIMAN dalam menangkan peredaran hoaks di dunia maya. Rapat itu berlangsung di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019) – (DPS)
Deputi VII Kemenko Polhukam Rus Nurhadi menegaskan koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan.
”Tahun ini pesta demokrasi bangsa kita. Perlu bahu membahu untuk mencegah sesuatu yang akan menjadi perpecahan bangsa,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi dengan Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara) di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (11/01/2019) pagi.
Menurut Rus Nurhadi, Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondisi nasional. “Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di bawah Polhukam,” jelasnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti menyatakan rapat itu dilaksanakan untuk menyusun strategi dalam menangkal penyebaran hoaks.
“Kementerian Kominfo bersama dengan Kemenko Polhukam melaksanakan pertemuan untuk susun strategi. Apalagi ini tahun pesta demokrasi, kita lebih merapatkan barisan dan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kebetulan Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP tusi-nya melakukan diseminasi dan melakukan counter narasi terhadap informasi-informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta,” jelas Niken Widiastuti.
Niken menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revitalisasi SIMAN. “Revitalisasi diperlukan karena tantangan di dunia maya yang sangat luar biasa.
“Hoaks setiap hari yang disebarkan tentunya sangat berbahaya. Selain hoaks, ada fitnah, provokasi, ujaran kebencian, dan menghasut. Kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa,” tambahnya.
Tantangan menangkal hoaks itu dinilai Dirjen Niken semakin besar, pasalnya beberapa aktivitas penyebaran menjadi semakin masif karena menggunakan akun bot atau akun palsu. Hal yang menjadi perhatian bersama bagaimana melakukan respons secara cepat agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung.
“Kita menangkal hoaks tidak hanya untuk menangkal media sosial yang digerakan orang per orang, tapi sekarang ini justru medsos digerakkan oleh bot atau mesin-mesin. Sehingga kalau kita tidak cepat dalam merespons, akan membingungkan masyarakat dan masyarakat akan ada di situasi yang negatif,” ungkap Niken. (VE/Kominfo)
