PROSPEKTIF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama manajemen perusahaan sawit di Kaltara di sela pertemuan Optimalisasi Sumber Daya Mendukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Perbatasan Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (6/9).
TARAKAN, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, perkebunan kelapa sawit memiliki prospek yang sangat bagus. Terutama dalam penyerapan tenaga kerja, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Gubernur saat memberikan pengarahan kepada para pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit pada acara pertemuan Optimalisasi Sumber Daya Mendukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Perbatasan Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (6/9).
Beberapa hal disampaikan gubernur terkait dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit, terutama di Kaltara. Irianto mengatakan, pembukaan kebun kelapa sawit dilakukan di Kalimantan Timur (Kaltim)–sebelum Kaltara dimekarkan–sejak beberapa tahun lalu. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya para petani. “Kalau bicara soal sawit saya paham, saya dulu kepala dinas perkebunan di Kaltim. Jadi sedikit banyak tahu seluk beluk pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kaltim, yang waktu itu Kaltara masih wilayahnya,” kata Irianto.
Tidak dipungkirinya, pada awal pembukaan perkebunan kelapa sawit banyak terjadi pro dan kontra. Banyak sekali tantangannya. Termasuk dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menentang program ini. “Saya didatangi banyak LSM, yang sangkaannya sawit merusak lingkungan. Saya jelaskan secara teknis dan gamblang.
Di salah satu sisi, sawit ini merupakan tanaman yang hanya bisa hidup di beberapa daerah tertentu. Termasuk di Kalimantan ini yang cocok. Tidak bisa ditanam di Amerika atau Eropa. Jadi ini persaingan. Secara teori mapun teknis, sawit tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, separah yang mereka sebut,” ujarnya.
Melalui perkebunan kelapa sawit juga, merupakan penyerap tenaga kerja yang banyak. Baik itu petani yang bekerja di kebun, pekerja transportasi, pabrik. Belum lagi multiplier effect lainnya. Di mana ekonomi hidup, masyarakat sejahtera. Meski demikian, diakuinya, banyak persoalan dalam perkebunan kelapa sawit kita. Terutama konflik sosial. “Kita juga harus akui ada beberapa kelemahan, sehingga kenapa kita tidak semaju dengan kebun kelapa sawit di negara tetangga Malaysia,” ujarnya.
Kelemahan pertama, sebut Irianto, adalah soal etos kerja. Etos kerja para petani masih kalah dengan Malaysia. “Budaya malas yang harus kita hilangkan. Bangun etos kerja yang gigih, pekerja keras,” ungkapnya.
Kedua pola pikir atau mindset masyarakat, terutama petani yang harus diubah. “Jadilah petani yang punya pikiran maju, jangan mudah diprovokasi,” imbuh Irianto.
Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan, di era sekarang kunci untuk maju adalah harus punya daya saing dan yang kedua bekerja sama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bangun networking.
Sementara itu, kegiatan kemarin diikuti oleh puluhan perwakilan perusahaan perkebunan maupun koperasi kelapa sawit se Provinsi Kaltara. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai cita-cita pertumbuhan perekonomian dan kehidupan masyarakat yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara membangun pertanian dan perkebunan. Dijelaskan Gubernur, penyelenggaraan pembangunan untuk memajukan pembangunan di Kaltara, khususnya dari sektor perkebunan merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Gubernur menyebutkan, sektor pertanian merupakan salah satu pintu masuk untuk mengatasi kemiskinan, juga dapat menekankan kepentingan baik di wilayah maupun kesejahteraan antara kaya dan miskin. “Kita tidak bisa melihat lagi para petani dengan sebelah mata. Namun kita sadar bahwa tantangan-tantangannya tidak mudah untuk dilalui. Untuk itu, kita harus memunculkan kemampuan besar para petani,” papar Gubernur.
Untuk mencapai hal tersebut, Gubernur berharap adanya kerjasama antar pemerintah, perusahaan, asosiasi, maupun koperasi untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian. “Saya berpesan kepada perusahaan-perusahaan atau badan usaha lainnya, kalau diundang itu datang. Jangan mangkir. Kepala Dinas Pertanian, dicatat ya. Nanti laporkan siapa yang sudah diundang tapi tidak hadir. Akan ada sanksinya,” tuntas Irianto. (humas)
