JAKARTA, MK – Praktik penyebaran berita bohong atau hoaks diduga cenderung dijadikan sebagai ajang bisnis politik. Hoaks sering digunakan untuk menggerus elektabilitas antarlawan politik.
“Mungkin saja (menjadi bisnis politik), kalau dari hasil penyidikan rekan-rekan Polri, memang ini bagian dari bisnis, skenario,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo di kawasan Cikini, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Stanley mengaku tak mengetahui pasti orang-orang yang sudah tertangkap saat ini merupakan aktor utama atau bukan dalam penyebaran hoaks. Apalagi, Polri selama ini kesulitan mengejar dalang hoaks yang kerap tanpa identitas atau anonim dan menggunakan akun palsu.
Tapi yang pasti, kata dia, hoaks sengaja diproduksi. Mereka melakukan itu untuk berbagai motif, salah satunya kepentingan politik.
“Hoaks itu pasti kerjaan orang, apalagi itu bisa menggerus elektabilitas orang. Jadi hoaks itu pekerjaan dan pekerjaan itu berbayar. Itu yang berbahaya,” ujar pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu.
Dia mengakui mengatasi penyebaran hoaks tidak mudah dan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karenanya masyarakat juga diminta sigap melaporkan segala bentuk hoaks yang menyebar di tengah-tengah masyarakat.
“Kalau ada informasi hoaks, kejar sampaikan ke Kominfo untuk di-take down, sampaikan kepada polisi untuk disidik, dan kalau ada berita yang ngaco sampaikan kepada kami (Dewan Pers),” pungkas dia.
Sumber: Medcom.id
