Jakarta: Langkah politik Partai Demokrat yang akan hengkang dari koalisi Adil dan Makmur bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam Pilpres 2019 dinilai wajar. Pasalnya, Demokrat pasti menginginkan posisi yang menguntungkan.
Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Bahlil Lahadalia.
“Politik itu ke kiri ke kanan, itu bukan sesuatu hal yang baru. Selama itu menguntungkan dan mereka melihat itu objektif ya itu biasa saja,” kata Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Bahlil Lahadalia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Mei 2019.
Dia tak mempersoalkan sikap Demokrat. Menurut dia, Demokrat berhak menentukan posisinya secara politik.
“Itu bahwa rasionalisasinya untuk keluar dari koalisi ya, itu hak dari Demokrat,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi Demokrat, Ferdinand Hutahean menyebut kerja sama dengan koalisi Prabowo-Sandi berakhir jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden.
“Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir,” kata Ferdinand di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
Ferdinand mengatakan setelah pilpres berakhir, Partai Demokrat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih apakah akan berdiri di koalisi pemerintahan atau tetap berada di gerbong oposisi. Dia juga menegaskan partai berlambang Merci itu terbuka dengan semua opsi termasuk bergabung dengan koalisi pemerintah.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak mempermasalahkan jika Demokrat keluar dari koalisi Adil dan Makmur. Juru Bicara BPN, Andre Rosiade menyebut pihaknya tak akan memaksa atau meminta suatu partai bertahan dalam koalisi.
“Terserah Demokrat saja biarkan masyarakat yang menilai kan. Masyarakat kan bisa menilai kami tidak ingin memaksa apa lagi meminta partai bertahan tidak seperti itu,” kata Andre.
Menurutnya, tak ada permasalahan jika Demokrat ingin keluar dari koalisi. Apalagi banyak isu berhembus soal tawaran menteri pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasca-bertemu Presiden Joko Widodo.
Andre malah meminta Demokrat tak perlu menunggu terlalu lama untuk keluar dari koalisi. Jika sudah pasti mendapat jatah, tak perlu ragu untuk keluar.
“Kalau memang ingin mengejar jabatan ya nanggung, kenapa enggak dari sekarang saja begitu loh, kenapa harus tunggu tanggal 22, menang kalah,” kata dia.
Sumber: medcom.id
