Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat memberikan kuliah umum pada Dies Natalis ke-59 FISIP Unhas, Makassar, Rabu (12/2).
Makassar, MK – Setelah sehari sebelumnya, atas nama Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) menandatangani Nota Kesepakatan dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa (11/2), Gubernur Kaltara Dr H Irianto didaulat untuk menyampaikan Kuliah Umum pada Dies Natalis ke-59 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNHAS, Rabu (12/2).
DI depan ratusan mahasiswa dalam kuliah umumnya yang mengambil tema; ‘Strategi Menata Pembangunan di Wilayah Perbatasan’, Gubernur berbagi pengalaman apa yang dihadapi, sedang dikerjakan, dan telah dilaksanakan di provinsi paling muda ini. Setidaknya ada 5 tantangan daerah perbatasan yang hadapi.
Pada saat awal dibentuk, disebutkan Irianto, kondisi masyarakat masih ada yang terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal meskipun potensi sumber daya yang cukup besar. Tak hanya, tantangan lain adalah kondisi infrastruktur yang masih minim.
“Kaltara juga menghadapi kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke Malaysia dan sebaliknya. Kemudian beberapa batas wilayah darat dengan negara Malaysia yang belum tuntas. Dan terakhir APBD dan SDM Aparatur yang terbatas. Pada saat pertama kali saya ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Kaltara, kita tidak punya apa-apa. Juga belum memiliki APBD,” tutur Gubernur.
Dengan segala keterbatasan tersebut, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kaltara menurut Gubernur tidak bisa dilakukan secara business as ussual. Harus ada langkah-langkah extraordinary (luar biasa) untuk mengejar ketertinggalan. “Pendekatan yang selama ini hanya menyentuh unsur fisik, juga kita sentuh dengan pendekatan pembangunan manusia sebagai suatu aset daerah,” tuturnya.
Dalam menyusun strategi pembangunan wilayah perbatasan itu, Irianto telah merumuskan 5 langkah yaitu, meningkatkan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, penataan wilayah administratif dan tapal batas; meningkatkan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; mengembangkan pusat-pusat permukiman potensial; mengembangkan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya sumber daya alam; serta meningkatan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Regional. “Lima langkah ini kemudian kita tindaklanjuti dengan menyusun 11 kegiatan prioritas pembangunan fisik,” tuturnya.
Sebelas kegiatan prioritas fisik yang dimaksud Gubernur adalah pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan; pembangunan dan peningkatan bandara perintis; pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional; pembangunan pertanian dalam arti luas; pembangunan prasarana konektivitas; pembangunan sarana sanitasi; pembangunan pelabuhan dan dermaga; pembangunan Kota Baru Mandiri; pembangunan PLTA; pembangunan jembatan Bulungan Tanjung Selor; serta penempatan personil TNI di wilayah perbatasan.
Selain 11 program prioritas yang merupakan program fisik dan infrastuktur, Pemprov Kaltara juga konsen dalam pembangunan SDM. OPD teknis tuturnya, didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan inovatif.
Kegiatan inovatif yang telah dilakukan diantaranya telah mendapatkan apresiasi pemerintah, antara lain Program Sipelanduk Kilat yaitu Program Sistem pencatatan kependudukan bagi Masyarakat perbatasan dan daerah terpencil. Program ini menjadi top 45 Inovasi 2019.
Sementara, dalam hal pembangunan fisik, Pemprov Kaltara telah membangun sejumlah proyek. Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan jalan di perbatasan Kaltara, yang progresnya menujukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari target jalan sepanjang 966,59 kilometer, saat ini sudah terbuka jalan sepanjang 762,89 kilometer. Tinggal menyisakan 80,08 kilometer yang belum terbuka atau masih kondisi berupa hutan.
“Pembangunan jalan di perbatasan sebenarnya sudah dimulai sejak lama, yaitu pada 2007. Namun secara intensif semakin digenjot, dengan alokasi anggaran yang besar dari pusat dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Jokowi. Terakhir kemarin Pak Presiden ke perbatasan bulan Desember 2019. Beliau naik motor di sana,” tuturnya.
Hasil Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah, disetujui pembangunan 4 PLBN di Kaltara. Pembangunan PLBN akan dilaksanakan pada tahun 2020 di Long Midan Kabupaten Nunukan dengan anggaran Rp 259 miliar, dan PLBN Sungai Pancang Kabupaten Nunukan dengan anggaran Rp 282 miliar. “Selain kedua PLBN tadi, akan dibangun juga 2 PLBN lain yang berlokasi di Long Nawang di Kabupaten Malinau Labang Kabupaten Nunukan,” tuturnya.
Tak hanya itu, sebagai upaya mengurangi disparitas harga dan ketergantungan dengan barang Malaysia harga barang di perbatasan bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara, Pemprov Kaltara Toko Indonesia di perbatasan. Selain di Krayan sedang direncanakan juga pembangunan Toko Indonesia di Pulau Sebatik.
Selain membangun Toko Indonesia, untuk menghadapi kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara, serta keterbatasan infrastruktur darat, yang hanya efektif melalui transportasi udara, menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal. Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan penumpang. SOA Barang dialokasikan Rp9 miliar dan SOA Penumpang dialokasikan sebesar Rp 13,66 miliar dari APBD 2020.(humas)
