Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai Rakor Penyusunan RKP 2021 Kementerian PPN/Bappenas dan Gubernur, Selasa (3/3) sore.
JAKARTA, MK – Selain memaparkan 4 usulan prioritas atau major project, pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Selasa (3/3), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga menyampaikan beberapa hal penting lainnya di depan Menteri PPN, Suharso Monoarfa.
Salah satunya, Gubernur meminta kepada pemerintah/pusat untuk berlaku adil terhadap daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Termasuk ke Kaltara. “Saya sampaikan, pengalokasian anggaran maupun program dari pusat tidak bisa disamakan antara ke daerah dengan devisa atau fiskal tinggi dengan yang rendah. Harus dibedakan. Untuk daerah yang fiskalnya rendah, seharusnya diberikan perhatian lebih,” kata Irianto.
Selama ini, menurutnya, masih ada ketidakadilan. Alokasi anggaran ke daerah yang kapasitas fiskalnya sangat rendah, justru cenderung lebih kecil. “Bukan berarti saya marah atau benci dengan pusat tidak. Tapi ini sebagai masukan atau usulan, agar ada pemerataan. Dan ini juga sesuai dengan visi Presiden,” tegas Irianto. Termasuk perhatian diminta juga kepada daerah yang menjadi penghasil devisa negara. Seperti halnya Provinsi Kaltara.
Diungkapkan Gubernur, kapasitas fiskal Provinsi Kaltara adalah salah satu dari 9 provinsi yang terendah di Indonesia, namun masih lebih baik dibandingkan Gorontalo, Sulawesi Barat, dan sejumlah provinsi lain. Provinsi Kaltara menurut Gubernur wajar jikalau merasa iri dan meminta diberikan porsi lebih dari pusat. Apalagi sebagai provinsi baru, dan berada di perbatasan negara.
Sebagai gambaran, gubernur mengatakan, pembangunan Jawa Timur untuk lima tahun ke depan didukung dana APBN sebesar Rp 268 triliun. Kemudian Jawa Tengah kurang lebih Rp 300-an triliun. Sementara untuk di Kaltara, jauh di bawah angka tersebut.
“Semestinya daerah yang sumber daya alamnya besar, dan menyumbang pendapatan negara, seharusnya mendapatkan keadilan. Kami berharap alokasi yang besar seharusnya untuk Kaltara dan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya masih keci,” kata Gubernur.
Selain keinginan mendapatkan perhatian lebih dari pusat, dalam kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan agar program-program yang sudah masuk dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) pada periode pemerintahan lalu (2014-2019) kembali dilanjutkan pada periode ini. Dicontohkan di Kaltara, adalah rencana pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang masuk dalam role model kota bersama 9 kota lainnya se-Indonesia.
‘Seharusnya ini menjadi perhatian, dan dilanjutkan lagi dalam RPJMN sekarang. Termasuk program-program pemenuhan infrastruktur di wilayah perbatasan,” kata Irianto lagi.
Atas usulan-usulan ini, Gubernur mengatakan mendapat dukungan dari para gubernur lain yang turut hadir dalama Rapat Koordinasi tersebut. Termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga membero dukungan.
“Pak Menteri (PPN) juga sangat merespons positif. Beliau mengatakan, secara teknis hal ini nanti akan dibahas lagi. Yang jelas, kata beliau, masukan saya akan menjadi catatan oleh Bappenas/Kementerian PPN,” lanjutnya.
Sebelumnya, Gubernur menyampaikan sedikitnya 4 usulan prioritas atau major project dalam paparannya pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pemerinntah) 2021 Kementerian PPN/ Bappenas dan Gubernur, Selasa (3/3) sore lalu. Keempat usulan ini, diharapkan bisa diakomodir oleh pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 mendatang.
Disebutkan Irianto, empat usulan yang diprioritaskan ini antara lain, pembangunan infrastruktur jalan menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, pengembangan Bandar Udara (Bandara) Juwata Tarakan, Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor dan Pelabuhan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan.
“Di luar 4 program prioritas utama ini, juga ada sejumlah usulan lain yang kita sampaikan. Utamanya terkait pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Untuk diketahui, mulai Selasa (3/3) dan Rabu (4/3), pada Rapat Koordinasi, secara maraton para gubernur se-Indonesia diminta paparan untuk menyampaikan usulan major project di wilayahnya. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa ini sebagai tindak lanjut Kick-Off Meeting Penyusunan RKP 2021.(humas)
