“Kalau kita krisis, tunda lah apa yang bisa ditunda. Tapi Ketua Bappenas katakan ibu kota (baru) jalan terus. Ini apa? Kereta cepat, itu kan proyek ngaco dan pembiayaan enggak jelas. Itu proyek properti,” kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta.
Menurutnya pemerintah harus mengubah pola pikir (mindset) dalam menangani covid-19 di Indonesia. Pasalnya penanganan pandemi tersebut tidak cukup hanya dengan melebarkan defisit anggaran lantaran dipastikan penerimaan negara dari sisi pajak turun drastis.
Ia menambahkan pembatalan sejumlah proyek yang tidak mendesak tersebut dinilai tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan desain ulang proyek infrastruktur beberapa tahun ke depan.
“Indonesia enggak akan mati kalau enggak ada ibu kota baru. Tapi kalau legacy Jokowi mau ada ibu kota negara, dan ini enggak diutak-atik ini bahaya. Harus ada komitmen bahwa pembangunan infrastruktur ada yang mubazir, oleh karena itu harus didesain ulang,” ungkapnya.
Lebih lanjut tambahan investasi baru yang membuat ICOR naik tak dibutuhkan jika utang pemerintah bertambah besar. Ia pun menyinggung pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha demi menarik investasi.
“Oleh karena itu, batalkan omnibus yang melucuti hak-hak pekerja. Di era ini tunjukkan pentingnya memperkokoh hak kerja supaya semua enggak diserahkan kepada korporasi. Mana bisa selesaikan krisis kalau iuran dana sosial sedikit, iuran hari tua sedikit,” pungkas dia. (medcom)
