- Kemendagri: Daerah Harus Fokus Terapkan e-planning
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
JAKARTA, MK – Pemerintah Daerah harus mencermati area rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Bahkan penerapan e-planning, menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai para wartawan usai menghadiri acara bertajuk,” Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018,” di Jakarta, Senin (8/10). Menurut Tjahjo, biasanya begitu kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, lantas setelah itu disusun RPJMD, fokusnya lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan. Tapi ia minta, agar kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi. Area rawan korupsi harus dicermati dengan serius. Karena itu ia mendorong, kepala daerah yang akan segera bekerja, berkomitmen menerapkan e-planning.
” Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan). Kalau ada e-planning itu ada pedoman,” kata Tjahjo.
Dan yang tidak kalah penting, lanjut Tjahjo antar daerah ada sinergi. Sehingga bisa terbangun konektivitas. Sebab konektivitas itu sangat penting, agar pembangunan yang berjalan di satu daerah dengan daerah lainnya, saling terkait. Saling mendukung.
” Misal anggaran di DKI Jakarta, kami berhak untuk mengoreksi tolong walaupun DKI itu anggaran gede tempat pembuangan sampah itu jangan nebeng Bekasi saja, tapi kemudian membantu Tangerang, Tangerang Selatan, Depok. Sisihkan anggarannya untuk jalan. Tidak egois membangun. Tapi ada sinergi, konektivitas,” ujarnya.
Serta kata Tjahjo yang tidak kalah penting adalah, program strategi nasional di daerah harus jalan. Karenanya program pusat dan daerah harus sinkron. Begitu pun dengan program gubernur, mesti seiring dan saling terkait dengan program bupati atau walikota.
” Nah forum ini untuk menyatukan. infrastruktur ekonomi dan sosial Pak Jokowi selesai target sama-sama dong. Urusan pembebasan tanah kan daerah. Tujuannya untuk pemerintah itu satu,” kata dia.
Karena itu kata dia, jangan dilihat kepala daerah itu berasal dari partai mana. Sebab, ketika seseorang kepala daerah itu sudah terpilih, ia milik masyakarat. Wajib hukumnya, ia mendengarkan aspirasi masyarakat. Maka, kalau kemudian ada kepala daerah yang bukan dari partai pendukung Jokowi, lantas mendukung presiden, itu wajar-wajar saja
” Jangan dilihat dari partai mana, begitu dia jadi kepala daerah harus sama. Dari sisi politik atau gubernur yang dari Gerindra misalnya dukung Pak Jokowi, ya boleh- boleh saja ini kan aspirasi masyarakat sebagai pribadi nama si A yang kadernya Pak Prabowo mungkin dia dukung tapi masyarakat menginginkan ini,” tutur Tjahjo.
Ia contohkan, di Sumatera Barat, banyak kepala daerah mendukung Jokowi. Bahkan sebagian bukan berasal dari partai pendukung pemerintah. Tapi karena mendengar aspirasi rakyat, mungkin kemudian lebih mendukung Presiden Jokowi.
” Kayak Sumbar dukung semua Pak Jokowi. Sebagai walikota atau bupati ya dia dengar aspirasi rakyat. Pemerintah itu satu dari presiden sampai kepala desa RT, RW. Itu satu. Itu yang ingin dibangun jangan sampai ada program yang terhambat,” katanya.
Tjahjo juga sempat ditanya soal reklamasi. Menurut Tjahjo, kepala daerah punya kewenangan diskresi. Misalnya pusat ingin A tapi janji kampanye gubernurnya inginkan B.
” Hargai dong, soal berkembangnya nanti akan ada titik temu ya nanti, inikan urusan program pusat dan daerah kan rembukan duduk bersama,” katanya. (Puspen Kemendagri)
