KELESTARIAN ALAM : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan materi pada pertemuan GCF Task Force di Mexico, belum lama ini.
TANJUNG SELOR, MK – Masuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai anggota Governor’s Climate and Forest (GCF) Task Force atau Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan memberikan banyak keuntungan bagi provinsi termuda ini. Salah satunya, kemudahan untuk mendapatkan bantuan dari negara pendonor untuk mendanai kegiatan melalui proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara Edy Suharto mengatakan, proposal kegiatan telah diajukan Pemprov Kaltara kepada negara pendonor sejak bulan April 2018 lalu dan akan diumumkan pada akhir Juni ini. “Kita tinggal menunggu kepastianya saja. Kalau sudah diumumkan, tahun depan akan kita laksanakan kegiatannya sesuai dengan usulan dari Pemprov,” kata Edy, baru-baru ini.
Adapun negara pendonor untuk mendanai kegiatan itu,yakni Pemerintah Norwegia dan United Nations Develoment Programe (UNDP). “Bantuannya ada dua skema. Skema pertama, Kaltara mendapat bantuan berjumlah USD 400.000 dalam bentuk kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan,” beber Edy.
Dengan skema ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti WWF untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan. “Untuk melakukan kerja sama dengan lembaga internasional, Pemprov Kaltara melalui Gubernur sudah menunjuk WWF untuk melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawabannya,” ungkap Edy.
Pada skema kedua atau tahap kedua, pendonor akan memberikan bantuan sejumlah USD 500.000. “Proposal kedua dapat diajukan setelah melihat sejauh mana kegiatan pertama terlaksana. Artinya, kalau kegiatan pertama berhasil, di tahap kedua akan ditambah bantuannya,” tuntas Edy.(humas)
