Tanjung Selor, MK – Anggota Komisi 1 DPRD Kaltara, Ambo Intang menanggapi bahwa sebanyak sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), hingga kini belum ada memiliki pimpinan definitif. OPD tersebut, masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) dari unsur internal masing-masing OPD.
Oleh sebab itu, digelar asesmen atau uji kompetensi terbuka bagi pejabat pratama yang secara kepangkatan memenuhi syarat. Sejauh ini asesmen tersebut sudah memasuki tahapan akhir, yang artinya kesebelas OPD tersebut akan segera memiliki pimpinan definitif.
Ambo Intang berharap, agar nantinya dihasilkan pejabat yang kompeten. “Harus sesuai bidang dan kompetensi. Dan tentu pertimbangan dari pengalaman pekerjaan seperti apa, dan yang paling penting adalah leadershipnya,” ujarnya.
“Ketika pekerjaan itu tidak sesuai bidangnya. Bisa jadi tidak memberikan efek yang efisien,” lanjut dia. Ia juga menginginkan proses asesmem yang profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
“Dia harus sudah pernah terlibat dibidang itu, jangan sampai hanya karena intervensi dan sebagainya,” pesannya.
Lebih lanjut Ambo Intang menuturkan, setelah terisinya pimpinan definitif pada kesebelas OPD tersebut, kinerjanya diharapkan jauh lebih maksimal, dengan segera melakukan eksekusi pada beberapa kebijakan yang sudah disepakati.
“Tidak boleh tinggal diam, harus langsung bekerja,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pentingnya koordinasi antar OPD agar komunikasi dapat terjaga dengan baik. “Yang paling penting adalah koordinasi dan sinkronisasi itu,” tandasnya. (HMS)
