TANJUNG SELOR, MK – Sebagai antisipasi dini, untuk menghindari kemungkinan adaya gangguan keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serenta di Kaltara pada 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat bersama Tim Kewaspadaan Dini Pilkada yang telah dibentuk sebelumnya.
Beberapa pihak terkait dilibatkan dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Senin (11/11). Di antaranya Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Kaltara, Polda Kaltara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara. “Mengingat Kaltara akan melaksanakan Pilkada di tingkat provinsi dan 4 di kabupaten, maka persiapan matang harus kita lakukan,” ujar Basiran, Kepala Kesbangpol Kaltara usai memimpin rapat.
Basiran menjelaskan, dalam rapat tersebut, masing-masing instansi telah memaparkan persiapannya menjelang Pilkada. Seperti dari BIN yang sudah memetakan beberapa permasalahan yang kemungkinan akan timbul. Baik itu sebelum Pilkada, selama pelaksanaan, mapun pasca Pilkada. “Untuk bawaslu sebagai Badan Pengawas, akan lebih fokus untuk pengawasan. Termasuk salah satunya, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2020 mendatang,” katanya.
Begitu juga dengan kesiapan KPU, di mana penyelenggara Pilkada ini telah menyusun tahapan Pilkada. Selain itu anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati sudah mulai dicairkan. “KPU juga terus melakukan sosialisasi untuk pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan sudah dilakukan secara bertahap dan sosialisasi secara utuh akan dilaksanakan usai terbitnya Peraturan KPU tentang pencalonan,” kata Basiran.
Pembahasan rapat kali merupakan bentuk dan upaya stakeholder dalam melakukan persiapan atau bentuk antisipasi Pilkada. Termask oleh Pemprov, yang salah satu tugasnya ialah tercapainya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Terutama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang.(humas)
