JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah bisa mengalihkan sejumlah anggaran yang tidak prioritas untuk penanganan virus korona (covid-19) di Indonesia. Termasuk anggaran pemindahan ibu kota yang dinilainya tidak mendesak untuk saat ini.
“Ya pastinya program yang boros dan tidak prioritas harus digeser semua ke penanggulangan korona. Pemindahan ibu kota jelas tidak mendesak untuk saat ini,” kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.
Tahun ini pemerintah baru menganggarkan sebesar Rp2 triliun untuk pemindahan ibu kota dari total anggaran yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp93,5 triliun. Porsi APBN hanya 19,2 persen dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan.
Untuk itu, dalam kondisi darurat seperti sekarang ini Bhima menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan rapat membahas rencana APBN Perubahan. Pembahasan APBN-P juga termasuk perubahan asumsi makro akibat perubahan anggaran tersebut.
“Sebelum membahas detail realokasi anggaran, perlu dibahas juga perubahan asumsi makro baik pertumbuhan, inflasi, rupiah dan harga minyak mentah,” jelas dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Inpres ini meminta kementerian/lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan covid-19 sesuai protokol penanganan.
Inpres tersebut menginstruksikan para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19 dengan mengacu pada protokol penanganan covid-19 di kementerian/lembaga/pemda dan rencana operasional yang ditetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19. (medcom)
