Malinau, MK – Mimpi masyarakat Kabupaten Malinau di pedalaman dan perbatasan untuk dapat menikmati harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sama dengan di daerah perkotaan akhirnya terwujud. Kamis, 13 September 2018, Kebijakan BBM satu harga yang merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo resmi digulirkan Pemerintah Pusat di Kecamatan Sungai Boh yang merupakan salah satu kecamatan di pedalaman Kabupaten Malinau.
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh pejabat BPH Migas, Anggota Komisi VII DPR RI dr. Ari Yusnita, pejabat Pertamina, pejabat Pemda Malinau dan pemilik SPBU. Edison, pejabat Pertamina yang mewakili GM MOR 6 Pertamina, dalam sambutan diacara peresmian mengatakan bahwa, terdapat 160 daerah yang akan diberlakukan satu harga yaitu daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal).
“Di seluruh Indonesia ada 160 daerah yang akan diberlakukan BBM satu harga ini. Khusus di Kaltara ada 8 yaitu 2 di Malinau, 2 di Bulungan dan 4 di Nunukan”. Ungkap Edison.
“Mohon kepada masyarakat untuk saling menjaga bangunan SPBU ini. Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ujar Edison.
Sementara itu Anggota Komisi 7 DPR RI, dr. Ari Yusnita yang merupakan perwakilan Kaltara menyebutkan bahwa kebijakan BBM satu harga merupakan perwujudan salah satu Nawacita Presiden Jokowi.
“Kebijakan ini merupakan salah satu perwujudan Nawacita Presiden Jokowi yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu membangun ekonomi masyarakat khususnya di Sungai Boh. Kami sebagai anggota komisi VII mengapresiasi upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat melalui BBM SATU harga” ungkap dr. Ari Yusnita di hadapan masyarakat Sungai Boh yang hadir.
Pada bagian yang sama, Patuan Alfon Direktur BBM BPH Migas menyebut bahwa BBM satu harga di Sungai Boh adalah daerah yang ke-75 dari 160 daerah di Indonesia.
“Sungai Boh ini adalah daerah yang ke-75 diresmikan dari 160 daerah. Sisanya akan dilakukan pada tahun ini dan tahun depan. Pada 2017 lalu, di Kaltara itu ada 2 titik yang sudah operasional yaitu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Sementara untuk Kecamatan Kayan Selatan targetnya triwulan ketiga 2018 ini akan diselesaikan” ungkap Alfon.
Alfon juga berharap agar Pertamina, pengusaha dan pemerintah daerah dapat terus berkoordinasi dalam penyaluran BBM subsidi agar tidak ada kendala di lapangan.
Sementara itu, Dr. Ernes Silvanus, MM Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Pemerintah Kabupaten Malinau dalam peresmian BBM satu harga mengatakan bahwa untuk di Kabupaten Malinau baru Sungai Boh yang mendapat alokasi BBM satu harga. Sementara untuk Long Ampung masih dalam proses dan segera di operasionalkan.
“Pemerintah Daerah menyambut baik pengoperasian SPBU Kompak di Sungai Boh ini. Tentunya kebijakan BBM satu harga akan sangat membantu warga Malinau khususnya yang berada di pedalaman dan perbatasan. Kami sebetulnya mengusulkan kecamatan-kecamatan pedalaman dan perbatasan untuk mendapatkan kebijakan ini tapi untuk tahun 2018 ini ada 2 yang bisa dilaksanakan yaitu Sungai Boh yang hari ini diresmikan dan Long Ampung yang ditarget secepatnya. Menurut pejabat Pertamina tadi itu kan September ini diupayakan sudah beroperasi” ujar Dr. Ernes.
Salah seorang warga Sungai Boh Neljon Ibau yang diwawancarai usai peresmian mengucapkan rasa syukur atas kebijakan BBM satu harga.
“Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas program BBM satu harga ini. Biasanya kami beli bensin/solar harganya Rp. 15 ribu perliter. Sekarang harganya sama dengan di kota yaitu bensin Rp. 6.450,- dan solar Rp. 5.150,-“ ujar Neljon.(Diskominfo)
