Jakarta: Penyerahan satu ABK WNI dan penyerahan simbolis satu jenazah ABK WNI dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada keluarga masing-masing menandakan sudah tidak ada WNI yang disandera di Filipina Selatan.Dalam kurun waktu tiga tahun, pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 36 ABK WNI dari jeratan kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
Heri Ardiansyah dan almarhum Hariadin disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf sejak 5 Desember 2018. Abu Sayyaf merupakan kelompok yang diyakini berafiliasi dengan Islamic State (ISIS).
“Proses pembebasan kalo ini menandai pembebasan keseluruhan 36 WNI yang disandera di Filipina Selatan, sudah tidak ada,” kata Menlu Retno, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis 11 April 2019.
“Namun, meski sudah tidak ada WNI kita yang disandera, kegiatan kelompok bersenjata itu tetap ada,” lanjut Menlu Retno.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina masih berjalan untuk mengamankan perairan Sulu dan sekitarnya.
Penyanderaan ABK WNI oleh kelompok Abu Sayyaf pertama kali terjadi pada Mei 2016. Kala itu, sepuluh anak buah kapal Brahma 12 dan tongkang Anand 12 menjadi korbannya.
Pembebasan pun dilakukan pemerintah Indonesia tanpa memberikan tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf. Tebusan memang akan selalu menjadi ancaman jika ingin warga negara yang disandera bebas. Jika tidak, kepala mereka akan dipenggal.
Sejak saat itu, beberapa ABK WNI kerap menjadi korban sampai akhirnya penyanderaan juga menimpa Heri dan almarhum Hariadin pada Desember 2018 kemarin.
Namun, pemerintah Indonesia bersikeras tidak memberikan tebusan sepeserpun, melainkan dengan jalur diplomasi yang dilakukan Menlu Retno dengan Menlu Filipina kala itu, serta tim dari KBRI Manila dan KJRI Davao.
Penyanderaan kerap dilakukan terhadap anak buah kapal yang sedang bekerja menangkap ikan di perairan Sulu, Filipina Selatan, serta perairan Sabah, Malaysia. Tak hanya itu, mereka juga kerap menyandera turis asing yang sedang berwisata di pesisir Filipina.
Sejumlah warga negara asing seperti Kanada juga menjadi korban penyanderaan dan pemenggalan kepala karena pemerintahnya tak mau membayar tebusan kepada kelompok militan yang diyakini mendiami Pulau Mindanao tersebut.
Sumber: Medcom.id
