TARAKAN, MK – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi di tahun lalu, ternyata meninggalkan berbagai persoalan. Dalam kesempatan hearing bersama DPRD Tarakan, puluhan kepala sekolah SD dan SMP menyampaikan berbagai hambatan sistem zonasi.
Termasuk sejumlah sekolah yang menerima kritikan dari orangtua murid karena sistem GPS tidak dapat berfungsi secara akurat. Hal itu membuat calon murid yang memiliki zona jauh diterima di sekolah negeri, sementara calon murid dengan zona ideal malah tidak masuk.
Bahkan, tidak efektifnya sistem zonasi diterapkan di Tarakan dikarenakan pembangunan sekolah negeri belum merata. Adapun sekolah swasta yang menjadi alternatif dianggap memberatkan warga.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Andi Muslim mengaku petemuan dengan kepala sekolah bertujuan untuk mendengarkan masukan dari sekolah terkait permasalahan pelaksanaan PPDB online.
Andi Muslim. Anggota komisi II DPRD kota Tarakan
“ Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan apa yang menjadi kendala dari guru dan kepala sekolah dalam penjaringan murid baru. Karena merekalah yang mengalami langsung apa yang terjadi di lapangan,” ujar Andi Muslim.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yusuf Middu menutup sidang dengan kesimpulan akan menindaklanjuti pertemuan tersebut. Pihaknya akan segera mengundang Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tarakan agar membahas persoalan persiapan PPDB 2020 ini. (Ken/MK*1)
