Bangun Kantor Pemerintah Diprioritaskan
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie
TANJUNG SELOR, MK – Memasuki akhir 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun perencanaan untuk sejumlah agenda pembangunan pada 2018. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Lambrie mengatakan, salah satu fokus utama kegiatan tahun depan, ialah pemenuhan sarana infrastruktur. Salah satunya pembangunan gedung perkantoran.
Seperti diketahui, Pemprov Kaltara saat ini baru memiliki dua unit gedung perkantoran yang semua dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yaitu Gedung Gabungan Dinas (Gadis) yang sekarang ditempati untuk Kantor Gubernur, Wakil Gubernur dan Biro-biro di Jalan Agatish Tanjung Selor, dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) yang letaknya bersebelahan.
Satu bangunan lainnya berlantai 5 di Jalan Rambutan, sementara dalam tahap finishing. Gedung ini rencananya ditempati Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari lingkup Pemprov Kaltara. “APBD 2018, lebih kita fokuskan ke infrastruktur. Salah satunya untuk pembangunan perkantoran. Soal ini, saya sudah laporkan ke Presiden (Joko Widodo). Saya juga tunjukkan kantor-kantor SKPD Pemprov yang mengontrak bangunan masyarakat. Dan beliau prihatin,” kata Irianto.
Presiden, kata Gubernur, juga telah mengkomunikasikan kebutuhan perkantoran Pemprov Kaltara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono. “Beliau langsung memerintahkan Menteri PUPR untuk membantu. Jadi nanti, insya Allah akan dibantu dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bahkan nanti diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres). Saya masih menunggu waktu untuk bertemu Menteri PUPR, mudahan segera dijadwalkan dalam waktu dekat,” ulasnya.
Irianto belum merinci berapa unit gedung perkantoran baru yang akan dibangun tahun depan. Yang jelas tuturnya, perkantoran SKPD perlu disediakan. “Semua SKPD. Mungkin juga ada gabungan gedung. Seperti kantor Bappeda itu, mungkin nanti diisi 4 sampai 5 SKPD,” kata Gubernur.
SKPD, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), disebutkan Irianto, adalah dua dari sekian SKPD yang memerlukan perkantoran yang baik. Sebab SKPD tersebut relatif memiliki beban kerja yang tinggi, termasuk jumlah personel yang bertugas di SKPD tersebut. “SKPD yang tidak terlalu banyak pegawainya, nanti digabung saja dulu dengan SKPD lain,” sebutnya.
Gubernur mengatakan, termasuk juga menjadi prioritas, adalah pembangunan rumah sakit tipe B. Rumah sakit yang seyogianya dimulai pembangunannya tahun ini, dibiayai melalui dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. “Rumah sakit ini, kita rencanakan bisa dimulai tahun depan, dengan lokasi yang kita pindah, di lokasi lebih strategis. Mudah diakses dari Berau (Kaltim), Malinau dan daerah-daerah lainnya,” kata Irianto.
Ditambahkan, selain sarana perkantoran, infrastruktur umum lainnya, seperti jalan dan jembatan juga tetap menjadi perhatian pada 2018. Bahkan untuk jalan-jalan di perbatasan, diklaim anggarannya ditambah. Seperti proyek pembangunan jalan Malinau-Binuang termasuk jalan akses lainnya di Long Layu, Long Bawan, Long Midang. “Untuk jalan Malinau-Binuang, dananya bertahap. Kita sudah mulai membuka tahun lalu. Targetnya 2019 sudah selesai. Kalau itu jadi, besar sekali artinya bagi Kaltara, terutama untuk masyarakat di wilayah perbatasan. Dan kemarin juga sudah ada jembatan yang dibangun. Termasuk juga nanti dari APBN yang membangun jalan paralel tembus dari Kalbar (Kalimantan Barat) sampai Kaltara,” pungkasnya. (humas)
